• Home
  • Rohil
  • Warga Bangko, Rohil Tagih Janji Chevron

Warga Bangko, Rohil Tagih Janji Chevron

Kamis, 03 Mei 2018 13:26:00
BAGIKAN:
Toni Octora/ Berkabar.com
Berkabar.com - PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sampai saat ini belum tepati janjinya terhadap laporan masyarakat atas nama saudara Akmal dan Imran Pulungan, terkait pembersihan lahan dari minyak mentah sekaligus penimbunan oleh pihak CPI belum tuntas yang berlokasi di Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rohil.
 
Saudara Akmal warga yang lahanya terkena minyak mentah PT CPI yang terjadi di Kepenghuluan Pematang Ibul ketika dikonfirmasi di rumahnya mengatakan, kronologis pembersihan dan penimbunan lahan masyarakat yang tercemar minyak mentah yaitu, pada tanggal 5 Februari 2013 silam, pipa minyak Chevron bocor, yang berdampak pada lahan kebun sawitnya dan lahan sawit saudara Imran Pulungan.
 
"Pada tanggal 7 Februari 2017, adanya negoisasi antara masyarakat dengan PT Chevron yang difasilitasi Penghulu Pematang Ibul dan Camat Bangko Pusako, dengan kesepakatan yaitu, lahan masyarakat terdampak dibersihkan dari minyak, setiap satu batang sawit di ganti rugi Rp400.000, khusus lahan saudara Akmal dan Imran Pulungan disewa satu tahun, tetapi realisasinya cuma dua bulan," terang Akmal.
 
Pada tanggal 24 April 2013, setelah pembersihan dan penimbunan belum selesai,maka sewa tanah ditambah tujuh (7) bulan, (07/04/2013 s/d 07/11/2013. Pengamatan kami proses dalam proses pengerjaan lahan belum bersih dari minyak,tetapi sudah ditimbun.
 
"Kami pertanyakan pertanyakan kepada pihak PT CPI, jawaban Samsurizal, tenang saja pak, ini masih dalam proses," ucapnya meniru ucapan.
 
Lanjut Akmal, karena masa sewa berakhir, diadakanlah kembali perjanjian sewa pada tanggal 25/2/2014 selama tujuh (7) bulan. Setelah masa sewa berakhir, tidak ada pemberitahuan dari pihak PT CPI secara lisan maupun tertulis tentang kondisi lahan kepada kami.
 
"Padahal dalam perjanjian salah Satu (1) poinnya paling lambat tujuh (7) hari setelah masa kontrak berakhir, pihak PT CPI menyerahkan surat rekomendasi dari LBH yang menyatakan lahan sudah bersih  dari minyak," terangnya.
 
Pada tanggal 01/06/2014, setelah berulang kali  dikirim surat kepihak PT CPI, barulah ditanggapi dan dilakukan pengambilan sampel dan hasilnyapun secara tertulis tidak pernah diberikan kepada kami. Pada tanggal 01/06/2015,pihak Pt.Cpi mengajak bernegoisasi di Bangko Camp melalui Via Wifi dan Nasrial. Pada saat itu pihak PT CPI mengakui bahwa, lahan kami benar terkontaminasi minyak dan selanjutnya akan dilakukan delenasi. Karena adanya tawaran dari pihak PT CPI, dan kami merasa tidak cocok, akhirnya negoisasi kami tunda," terang Akmal.
 
Lanjut Akmal, pada tanggal 19/06/2016, setelah pihak PT CPI meminta izin dilakukan lagi pengambilan sampel dan delenasi yang kedua (2) kali, hasilnya pun sampai saat ini tidak diberitahu kepada kami. Pada tanggal 11/06/2016, atas inisiatif Bapedalda Rohil, diadakan negoisasi antara warga dengan pihak PT CPI yang dihadiri anggota DPRD Rohil, Bapedalda dan Penghulu Pematang Ibul yang bertempat di Kantor Penghulu Pematang Ibul, Kecamatan Bangko. Hasilnyapun belum ada kepastian kapan pembersihan lahan kami yang tercemar minyak," tegas Akmal.
 
Pada tanggal 18/12/2017, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rohil menyurati pihak Lingkungan Hidup Pusat sehubungan surat pengaduan saudara Akmal dan Imran Pulungan tanggal 18 Mei 2015 perihal pembersihan lahan dari minyak mentah sekaligus penimbunan oleh PT CPI. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rohil telah menyurati pihak PT CPI dengan Nomor Surat 660/BPDL-PNT/2016/129 tanggal 04 April 2016. 
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada lampiran K, pembagian urusan  pemerintahan bidang lingkungan hidup poin 10 untuk Sub bidang pengaduan lingkungan hidup, pemerintahan pusat mempunyai kewenangan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Terkait persoalan ini, pihak CPI belum bisa dikonfirmasi.(toc)
 
 
BAGIKAN:
KOMENTAR